Bank Dunia danai proyek Internet Pengoperasian jaringan Internet gunakan pola waralaba
Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) akan mengalokasikan bantuan dana hibah (grant) sebesar US$1,9 juta dari Bank Dunia untuk fasilitas akses Internet dan jasa telekomunikasi di daerah terpencil Jawa dan Sumatra.
Gatot S. Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Depkominfo, menuturkan bantuan dana itu diserahkan ke Depkominfo sebagai lembaga administrator Global Partnership on Output-Based Aid (GPOBA).
“Ini [grant] telah ditandatangani April 2009 untuk penyediaan akses Internet dan jasa telekomunikasi di daerah-daerah terpencil yaitu Provinsi Lampung, Jawa Barat dan Banten,” ujarnya kepada Bisnis kemarin.
Menurut dia, proyek pembangunan dan penyediaan akses Internet di tiga provinsi tersebut akan menjadi proyek percontohan di bawah Ditjen Aplikasi Telematika Depkominfo.
Menurut Gatot, proyek itu akan mendorong pencapaian masyarakat yang berbasis pengetahuan sekaligus membantu kegiatan ekonomi daerah. “Persiapan tendernya mencontoh USO, dan tendernya akan kami umumkan lebih lanjut,” tuturnya.
Proyek itu sejalan dengan target pada World Summit of Information Society di Jenewa, Desember 2003, di mana setiap pemimpin bangsa-bangsa sepakat mengatasi kesenjangan digital dengan mematok target bersama.
Targetnya adalah pada 2010 seluruh desa telah terhubung dengan teledensitas 15% atau sekitar 37 juta satuan sambungan telepon, terhubung dengan pusat akses komunitas pada 2015 dengan teledensitas 50%.
Dia menegaskan program ini akan sinergi dengan program penyediaan akses telekomunikasi dan informatika perdesaan (universal service obligation) di bawah Ditjen Pos dan Telekomunikasi.
Jaringan warmasif
Penggelaran proyek contoh pengembangan akses Internet perdesaan itu akan melengkapi program Dirjen Aplikasi Telematika lainnya yang selama ini telah mengoperasikan community access points (CAP) melalui penggelaran warung masyarakat informasi Indonesia (warmasif).
Warmasif telah menyediakan sarana komunikasi, akses informasi, pemasaran melalui Internet, transaksi online dan akses perpustakaan digital.
Joachim von Amsberg, Country Director World Bank Indonesia, mengatakan mekanisme proyek itu inovatif dari sisi pendanaan, sehingga memungkinkan Indonesia mencapai target penyediaan fasilitas telepon perdesaan menjelang 2010 dan Internet perdesaan menjelang 2015.
“Jika proyek ini sukses, bukan hanya layak dicontoh untuk pengembangan telekomunikasi dan Internet melainkan juga untuk pengembangan sektor-sektor infrastruktur lainnya,” ujarnya dalam siaran pers Depkominfo.
Menurut Gatot, proyek itu akan mengambil bentuk model waralaba pembangunan dan pengoperasion CAP. “Program ini ada subsidi kompetitif di mana perusahaan-perusahaan yang berminat dapat mengikuti proses seleksi terbuka dalam waktu dekat ini dan boleh mengajukan penawaran penyediaan CAP di daerah-daerah proyek tertentu,” ujarnya.
Penawar atau kontraktor yang berhasil memenangi seleksi, jelasnya, akan langsung harus melaksanakan pekerjaannya dengan perusahaan-perusahaan lokal di mana CAP tersebut akan dioperasionalisasikan.
Dengan demikian, proyek akan mendanai pekerjaan pembangunan CAP dan juga manajemen program termasuk di antaranya perekrutan dan program pelatihan bagi perusahaan-perusahaan lokal termasuk mendanai konsultan yang akan membantu Depkominfo dalam menangani administrasi proyek, sosialisasi, pemantauan serta evaluasi.
Adapun sistem pembayaran bagi pelaksana kontraktornya adalah berbasis dari hasil pekerjaan yang telah dihasilkannya atau berdasarkan hasil kinerjanya.
Setelah pembayaran pada tahap-tahap awal, maka pembayaran berikutnya sangat bergantung pada hasil kinerja dengan indikasi bahwa CAP berfungsi secara baik melalui setiap perjanjian layanan dan pada saatnya akan diverifikasi secara independen. (roni.yunianto@bisnis.co.id) Sumber: bisnis.com
